Tuliskan tiga keunggulan demokrasi yang pancasila dan uud nri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

Bacaan Lainnya

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

  1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 menawarkan keleluasaan kepada tempat untuk menyelenggarakan Swatantra Kawasan;
  2. bahwa dalam penyelenggaraan Swatantra Kawasan, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Kawasan;
  3. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Swatantra Kawasan dengan menawarkan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada tempat secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Sentra dan Kawasan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Kawasan, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan Di Kawasan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai dengan lagi dengan prinsip penyelenggaraan Swatantra Kawasan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
  5. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 perihal Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Kawasan yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
  6. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang mengenai Pemerintahan Kawasan untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan Di Kawasan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 perihal Pemerintahan Desa;

Mengingat :

  1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 perihal Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 perihal Penyelenggara Negara yang Higienis dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 perihal Penyelenggaraan Swatantra Kawasan; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Sentra dan Kawasan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 perihal Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kawasan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Sentra, selanjutnya disebut Pemerintah, ialah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
  2. Pemerintah Kawasan ialah Kepala Kawasan beserta perangkat Kawasan Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kawasan.
  3. Dewan Perwakilan Kawasan, selanjutnya disebut DPRD, ialah Badan Legislatif Kawasan.
  4. Pemerintahan Kawasan ialah penyelenggaraan Pemerintahan Kawasan Otonom oleh Pemerintah Kawasan dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
  5. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Kawasan Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat sentra di Kawasan.
  7. Tugas Pembantuan ialah penugasan dari Pemerintah kepada Kawasan dan Desa dan dari Kawasan ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya insan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
  8. Swatantra Kawasan ialah kewenangan Kawasan Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
  9. Kawasan Otonom, selanjutnya disebut Kawasan, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tempat tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Wilayah Administrasi ialah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
  11. Instansi Vertikal ialah perangkat Departemen dan atau Forum Pemerintah Non-Departemen di Kawasan.
  12. Pejabat yang berwenang ialah pejabat Pemerintah di tingkat Sentra dan atau pejabat Pemerintah di Kawasan Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kawasan.
  13. Kecamatan ialah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota.
  14. Kelurahan ialah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kawasan Kabupaten dan/atau Kawasan Kota di bawah Kecamatan.
  15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kawasan Kabupaten.
  16. Daerah Perdesaan ialah daerah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi daerah sebagai kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  17. Daerah Perkotaan ialah daerah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi daerah sebagai kawasan permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2

  1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Kawasan Propinsi, Kawasan Kabupaten, dan Kawasan Kota yang bersifat otonom.
  2. Kawasan Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Kawasan Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dan garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH

Pasal 4

  1. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Kawasan Propinsi, Kawasan Kabupaten, dan Kawasan Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
  2. Kawasan-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing, berdiri sendiri dan tidak mempunyai relasi hierarki satu sama lain.

Pasal 5

  1. Kawasan dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi tempat, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas tempat, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Swatantra Kawasan.
  2. Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang.
  3. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Kawasan, perubahan nama Kawasan, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  4. Syarat-syarat Pembentukan Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

  1. Kawasan yang tidak bisa menyelenggarakan Swatantra Kawasan dapat dihapus dan atau digabung dengan Kawasan lain.
  2. Kawasan dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu tempat.
  3. Kriteria perihal penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Dearah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  4. Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

  1. Kewenangan Kawasan mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
  2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan perihal perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya insan, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Pasal 8

  1. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kawasan dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya insan sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
  2. Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

  1. Kewenangan Propinsi sebagai Kawasan Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
  2. Kewenangan Propinsi sebagai Kawasan Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota.
  3. Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 10

  1. Kawasan berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Kewenangan Kawasan di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
    1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
    2. pengaturan kepentingan administratif
    3. pengaturan tata Puncak-media.com;
    4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kawasan atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
  3. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
  4. Kewenangan Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ialah sejauh sepertiga dari batas laut Kawasan Propinsi.
  5. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

  1. Kewenangan Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal dan yang diatur dalam Pasal 9.
  2. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Kawasan tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya insan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah.
(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Generik

Pasal 14

  1. Di tempat dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Kawasan dan Pemerintah Kawasan sebagai Badan Eksekutif Kawasan.
  2. Pemerintah Kawasan terdiri atas Kepala Kawasan beserta perangkat Kawasan lainnya.

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Kawasan

Pasal 15

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.

Pasal 16

  1. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Kawasan adalah wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
  2. DPRD sebagai Badan Legislatif Kawasan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemeritah Kawasan.

Pasal 17

  1. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.
  3. DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan adalah alat kelengkapan DPRD.
  4. Aplikasi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

  1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
    1. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
    2. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Kawasan;
    3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
    4. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Kawasan.
    5. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan.
    6. melaksanakan pengawasan terhadap :
      1. pelaksanaan Peraturan Kawasan dan peraturan perundang-undangan lain;
      2. pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
      3. pelaksanaan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan;
      4. kebijakan Pemerintah Kawasan; dan
      5. pelaksanaan kerjasama internasional di Kawasan;
    7. menawarkan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap agenda perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Kawasan; dan
    8. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Kawasan dan masyarakat..
  2. Aplikasi tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

  1. DPRD mempunyai hak :
    1. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
    2. meminta keterangan kepada Pemerintah Kawasan;
    3. mengadakan penyelidikan;
    4. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Kawasan;
    5. mengajukan pernyataan pendapat;
    6. mengajukan Rancangan Peraturan Kawasan;
    7. menentukan Aturan Belanja DPRD; dan
    8. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD
  2. Aplikasi hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

  1. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk menawarkan keterangan perihal suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.
  2. Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun sebab merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.
  3. Aplikasi hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

  1. Anggota DPRD mempunyai hak :
    1. pengajuan pertanyaan;
    2. protokoler; dan
    3. keuangan/administrasi.
    4. Aplikasi hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban :

  1. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
  3. membina kesejahteraan rakyat di tempat berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
  4. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, mendapatkan keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

  1. DPRD mengadakan rapat secara bersiklus sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
  2. Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Kawasan, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.
  3. DPRD mengadakan rapat atas undangan ketua DPRD.
  4. Aplikasi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 24

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 25

Kedap-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atas asas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Kedap tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

  1. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  2. pemilihan Kepala Kawasan/Wakil Kawasan;
  3. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Kawasan;
  4. Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan;
  5. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;
  6. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Kawasan;
  7. Badan Perjuangan Milik Kawasan;
  8. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
  9. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara tenang; dan kebijakan tata Puncak-media.com.
Baca Juga :  Ini Kriteria Saham Yang Bagus Untuk Dibeli

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan sebab pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara mulut atau tertulis, kecuali kalau yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 28

  1. Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali kalau yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
  2. Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

Bagian Ketiga

Sekretariat DPRD

Pasal 29

  1. Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
  2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Kawasan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.
  3. (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
  4. Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
  5. Aturan Belanja Sekretaris DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan.

Bagian Keempat

Kepala Kawasan

Pasal 30

Setiap Kawasan dipimpin oleh seseorang Kepala Kawasan sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Kawasan.

Pasal 31

  1. Kepala Kawasan Propinsi disebut Gubernur, yang sebab jabatannya ialah juga sebagai wakil Pemerintah.
  2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Kawasan, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi.
  3. Adat pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  4. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  5. Adat pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

  1. Kepala Kawasan Kabupaten disebut Bupati.
  2. Kepala Kawasan Kota disebut Walikota.
  3. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Kawasan, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Kawasan Kabupaten/Kota.
  4. Adat pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

Yang ditetapkan menjadi Kepala Kawasan ialah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

  1. bertakwa kepada Yang kuasa Yang Maha Esa;
  2. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  3. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
  4. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Taraf Atas dan/atau sederajat;
  5. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  8. tidak pernah dihukum penjara sebab melakukan tindak pidana;
  9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri;
  10. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
  11. menyerahkan daftar kekayaan eksklusif; dan
  12. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kawasan;

Pasal 34

  1. Pengisian jabatan Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.
  2. Calon Kepala Kawasan dan calon Wakil Kepala Kawasan, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
  3. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan, dibentuk Panitia Pemilihan.
  4. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD sebab jabatannya ialah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
  5. Sekretaris DPRD sebab jabatannya ialah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

  1. Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas :
    1. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;
    2. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
    3. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.
  2. Bakal calon Kepala Kawasan dan bakal calon Wakil Kepala Kawasan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Kawasan dan calon Wakil Kepala Kawasan.

Pasal 36

  1. Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.
  2. Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Kawasan dan bakal calon Wakil Kepala Kawasan dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
  3. Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Kawasan dan bakal calon Wakil Kepala Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

  1. Dalam Kedap Sempurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi menawarkan penjelasan mengenai bakal calonnya.
  2. Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Kawasan.
  3. Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.
  4. Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan bunyi menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Kawasan dan calon Wakil Kepala Kawasan yang akan dipilih satu pasang di antaranya oleh DPRD.

Pasal 38

  1. Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.
  2. Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 39

  1. Pemilihan calon Kepala Kawasan dan calon Wakil Kepala Kawasan dilaksanakan dalam Kedap Sempurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
  2. Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.
  3. Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala Kawasan dan calon Wakil Kepala Kawasan tetap dilaksanakan.

Pasal 40

  1. Pemilihan Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan dilaksanakan secara eksklusif, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  2. Setiap anggota DPRD dapat menawarkan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Kawasan dan calon Wakil Kepala Kawasan dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
  3. Pasangan calon Kepala Kawasan dan calon Kepala Kawasan yang memperoleh bunyi terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Kawasan mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilh kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

  1. Kepala Kawasan dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
  2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Kawasan mengucapkan sumpah/janji.
  3. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud ialah sebagai berikut :
    “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/ Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
  4. Adat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Kawasan ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima 

Kewajiban Kepala Kawasan

Pasal 43

Kepala Kawasan mempunyai kewajiban :

  1. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana impian Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
  2. memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  3. menghormati kedaulatan rakyat;
  4. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  5. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
  6. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;dan
  7. mengajukan Rancangan Peraturan Kawasan dan menetapkannya sebagai Peraturan Kawasan bersama dengan DPRD.

Pasal 44

  1. Kepala Kawasan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
  2. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Kawasan bertanggung jawab kepada DPRD.
  3. Kepala Kawasan wajib memberikan laporan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kawasan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Kawasan Kabupaten dan Kepala Kawasan Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau kalau dipandang perlu oleh Kepala Kawasan atau apabila diminta oleh Presiden.

Pasal 45

  1. Kepala Kawasan wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
  2. Kepala Kawasan wajib menawarkan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

  1. Kepala Kawasan yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.
  2. Kepala Kawasan yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Bagi Kepala Kawasan yang pertanggungjawabannya ditolak kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
  4. Adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Kawasan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Bagian Keenam

Embargo Bagi Kepala Kawasan 

Pasal 48

Kepala Kawasan dilarang :

  1. turut serta dalam perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Dearah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
  2. membuat keputusan yang secara khusus menawarkan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
  3. melakukan pekerjaan lain yang menawarkan keuntungan bagi dirinya, baik secara eksklusif maupun tidak eksklusif, yang berafiliasi dengan Kawasan yang bersangkutan.
  4. mendapatkan uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan menghipnotis keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;dan
  5. menjadi – atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Kepala Kawasan 

Pasal 49

Kepala Kawasan berhenti atau diberhentikan sebab :

  1. meninggal dunia;
  2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  3. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  4. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
  5. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3);
  6. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
  7. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas yang akan terjadi kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus ini ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

  1. Pemberhentian Kepala Kawasan sebab alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.
  2. Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Kawasan diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 52

  1. Kepala Kawasan yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.
  2. Kepala Kawasan yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.
  3. Kepala Kawasan yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Kawasan hingga akhir masa jabatannya.

Pasal 53

  1. DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kawasan secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.
  2. Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kawasan mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan memberikan pertanggungjawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

Pasal 54

Kepala Kawasan yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Kawasan dalam masa jabatannya berikutnya.

Bagian Kedelapan 

Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Kawasan

Pasal 55

  1. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Kawasan dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden.
  2. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah :
    1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
    2. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
  3. Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Kawasan

Pasal 56

  1. Di setiap Kawasan terdapat seorang Wakil Kepala Kawasan.
  2. Wakil Kepala Kawasan dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Kawasan.
  3. Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Kawasan mengucapkan sumpah/janji.
  4. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud ialah sebagai berikut :
    “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
  5. Ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 hingga dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Kawasan.
  6. Wakil Kepala Kawasan Propinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Kawasan Kabupaten disebut Wakil Bupati, Wakil Kepala Kawasan Kota disebut Wakil Walikota.
Baca Juga :  Komik The Great Mage Returns After 4000 Years Chapter 129 Sub Indo

Pasal 57

  1. Wakil Kepala Kawasan mempunyai tugas :
    1. membantu Kepala Kawasan dalam melaksanakan kewajibannya;
    2. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Kawasan;dan
    3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kawasan.
  2. Wakil Kepala Kawasan bertanggung jawab kepada Kepala Kawasan.
  3. Wakil Kepala Kawasan melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kawasan apabila Kepala Kawasan berhalangan.

Pasal 58

  1. Apabila Kepala Kawasan berhalangan tetap, jabatan Kepala Kawasan diganti oleh Wakil Kepala Kawasan hingga habis masa jabatannya.
  2. Apabila Wakil Kepala Kawasan berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Kawasan tidak diisi.
  3. Apabila Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan berhalangan tetap, Sekretaris Kawasan melaksanakan tugas Kepala Kawasan untuk sementara waktu.
  4. Apabila Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kesepuluh

Kedudukan Keuangan Kepala Kawasan
dan Wakil Kepala Kawasan

Pasal 59

Kedudukan keuangan Kepala Kawasan dan Wakil Kepala Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Perangkat Kawasan

Pasal 60

Perangkat tempat terdiri dari Sekretaris Kawasan, Dinas Kawasan dan lembaga teknis tempat lainnya, sesuai dengan kebutuhan tempat.

Pasal 61

  1. Sekretariat Kawasan dipimpin oleh Sekretaris Kawasan.
  2. Sekretaris Kawasan Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
  3. Sekretaris Kawasan Propinsi sebab jabatannya ialah Sekretaris Wilayah Administrasi.
  4. Sekretaris Kawasan Kabupaten atau Sekretaris Kawasan Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
  5. Sekretaris Kawasan berkewajiban membantu Kepala Kawasan dalam menyusun kebijakan serta membina relasi kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.
  6. Sekretaris Kawasan bertanggung jawab kepada Kepala Kawasan.
  7. Apabila Sekretaris Kawasan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Kawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kawasan.

Pasal 62

  1. Dinas Kawasan ialah unsur pelaksana Pemerintah Kawasan.
  2. Dinas dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Kawasan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Kawasan.
  3. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Kawasan melalui Sekretaris Kawasan.

Pasal 63

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.

Pasal 64

  1. Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi vertikal.
  2. Pembentukan, susunan organisasi, gugusan, dan tata laksananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 65

Di Kawasan dapat dibentuk lembaga teknis sesuai kebutuhan Kawasan

Pasal 66

  1. Kecamatan adalah perangkat Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan
  2. Kepala Kecamatan disebut Camat.
  3. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Kawasan Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
  4. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota.
  5. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
  6. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan.

Pasal 67

  1. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
  2. Kepala Kelurahan disebut Lurah.
  3. Lurah diangkat oleh dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
  4. Lurah mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Camat.
  5. Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
  6. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan.

Pasal 68

(1) Susunan organisasi perangkat Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
(2) Gugusan dan persyaratan jabatan perangkat Kawasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kawasan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI

PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH

Pasal 69

Kepala Kawasan menetapkan Peraturan Kawasan atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Swatantra Kawasan dan klasifikasi lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Kawasan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Kawasan lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

  1. Peraturan Kawasan dapat memuat ketentuan perihal pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggan.
  2. Peraturan Kawasan dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Kawasan, kecuali kalau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

  1. Untuk melaksanakan Peraturan Kawasan dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Kawasan menetapkan Keputusan Kepala Kawasan.
  2. Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan tempat, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73

  1. Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Kawasan.
  2. Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Kawasan.

Pasal 74

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Kawasan dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Dengan Peraturan Kawasan dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Kawasan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 75

Adat, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Kawasan dan Pegawai Negeri Sipil Kawasan, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Kawasan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Kawasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 78

  1. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Kawasan dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan.
  2. Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Kawasan dibiayai dari dan atas beban Aturan Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 79

Sumber Pendapatan Kawasan terdiri atas :

  1. pendapatan asli tempat, yaitu :
    1. akibat pajak tempat;
    2. akibat retribusi tempat;
    3. akibat perusahaan milik Kawasan, dan akibat pengelolaan kekayaan Kawasan yang dipisahkan; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Kawasan yang sah;
  2. dana perimbangan;
  3. pinjaman tempat; dan
  4. lain-lain pendapatan Kawasan yang sah.

Pasal 80

  1. Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas :
    1. bagian Kawasan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
    2. dana alokasi umum; dan
    3. dana alokasi khusus.
  2. Bagian Kawasan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima eksklusif oleh Kawasan penghasil.
  3. Bagian Kawasan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Kawasan penghasil dan Kawasan lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan Undang-Undang.

Pasal 81

  1. Pemerintah Kawasan dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan/atau sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
  2. Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  3. Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerima persetujuan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Adat peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

  1. Pajak dan retribusi Kawasan ditetapkan dengan Undang-undang.
  2. Penentuan tarif dan adat pemungutan pajak dan retribusi Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

  1. Untuk mendorong pemberdayaan Kawasan, Pemerintah memberi insentif fiskal dan nonfiskal tertentu.
  2. Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Kawasan dapat memiliki Badan Perjuangan Milik Kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Kawasan.

Pasal 85

  1. Barang milik Kawasan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan.
  2. Kepala Kawasan dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan perihal :
    1. penghapusan tagihan Kawasan sebagian atau seluruhnya.
    2. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara tenang; dan
    3. tindakan hukum lain mengenai barang milik Kawasan.

Pasal 86

  1. Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan selambat-lambatanya satu bulan setelah ditetapkan Aturan Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Perubahan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
  3. Perhitungan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
  4. Panduan perihal penyusunan, perubahan, dan perhitungan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  5. Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kawasan disampakan kepada Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui.
  6. Panduan perihal pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Kawasan serta adat penyusunan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan, pelaksanaan tata perjuangan keuangan Kawasan dan penyusunan perhitungan Aturan Pendapatan dan Belanja Kawasan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 87

  1. Beberapa Kawasan dapat mengadakan kerja sama antar-Kawasan yang diatur dengan keputusan bersama.
  2. Kawasan dapat membentuk Badan Kerja Sama Antar-Kawasan.
  3. Kawasan dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.
  4. Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan Kawasan harus menerima persetujuan DPRD masing-masing.

Pasal 88

  1. Kawasan dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  2. Adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 89

  1. Perselisihan antar-Kawasan diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah.
  2. Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak mendapatkan keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 90

Selain Daerah Perkotaan yang berstatus Kawasan Kota, perlu ditetapkan Daerah Perkotaan yang terdiri atas :

  1. Daerah Perkotaan yang adalah bagian Kawasan Kabupaten;
  2. Daerah Perkotaan baru yang adalah akibat pembangunan yang mengubah Daerah Perdesaan menjadi Daerah Perkotaan; dan
  3. Daerah Perkotaan yang adalah bagian dari dua atau lebih Kawasan yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

  1. Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah kabupaten yang wilayahnya berbatasan eksklusif dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Daerah Perkotaan.
  2. Di Daerah Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Daerah Perkotaan di Kawasan Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kawasan.
  3. Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Daerah Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Kawasan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

  1. Dalam Penyelenggaraan pembangunan Daerah Perkotaan, Pemerintah Kawasan perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
  2. Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
  3. Pengaturan mengenai Daerah Perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DESA

Bagian Pertama

Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa

Pasal 93

  1. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
  2. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kawasan.

Pasal 94

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang adalah Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 95

  1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut, dengan nama lain dan perangkat Desa.
  2. Kepala Desa dipilih eksklusif oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
  3. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan menerima dukungan bunyi terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung semenjak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

  1. bertakwa kepada Yang kuasa Yang Maha Esa;
  2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  3. tidak pernah terlibat eksklusif atau tidak eksklusif dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  4. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Taraf Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
  5. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  8. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  9. tidak pernah dihukum penjara sebab melakukan tindak pidana;
  10. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  11. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  12. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;dan
  13. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan norma norma yang diatur dalam Peraturan Kawasan.

Pasal 98

  1. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
  2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
  3. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud ialah sebagai berikut :
    “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
Baca Juga :  Fakta Lagu Zoom Jessi yang Viral di Tikok

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup :

  1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
  2. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Kawasan dan Pemerintah; dan
  3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya insan.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa ialah :

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  2. membina kehidupan masyarakat Desa;
  3. membina perekonomian Desa;
  4. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  5. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
  6. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa :

  1. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
  2. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

  1. Kepala Desa berhenti sebab :
    1. meninggal dunia;
    2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
    3. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
    4. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
    5. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
  2. Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga

Badan Perwakilan Desa

Pasal 104

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi norma norma, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 105

  1. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
  2. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
  4. Aplikasi Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Forum Lain

Pasal 106

Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Keuangan Desa

Pasal 107

  1. Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
    1. pendapatan asli Desa yang meliputi :
      1. akibat perjuangan Desa;
      2. akibat kekayaan Desa;
      3. akibat swadaya dan partisipasi;
      4. akibat gotong royong; dan
      5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
    2. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
      1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kawasan;
      2. bagian dari dana perimbangan keuangan Sentra dan Kawasan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
    3. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
    4. sumbangan dari pihak ketiga; dan
    5. pinjaman desa
  2. Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Aturan Pendapatan dan Belanja Desa.
  3. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Aturan Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
  4. Panduan penyusunan Aturan Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.
  5. Adat dan pungutan obyek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 108

Desa dapat memiliki badan perjuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kerja Sama AntarDesa

Pasal 109

  1. Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.
  2. Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pasal 111

  1. Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Kawasan Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.
  2. Peraturan Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan norma norma Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

  1. Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Swatantra Kawasan.
  2. Panduan mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Swatantra Kawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

  1. Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
  2. Keputusan pembatalan Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Kawasan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
  3. Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
  4. Kawasan yang tidak dapat mendapatkan keputusan pembatalan Peraturan Kawasan dan Keputusan Kepala Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

BAB XII

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 115

  1. Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan bertugas menawarkan pertimbangan kepada Presiden mengenai :
    1. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kawasan.
    2. Perimbangan keuangan Sentra dan Kawasan; dan kemampuan Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
  2. Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kawasan, dan wakil-wakil Kawasan yang dipilih DPRD.
  3. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebab jabatannya ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan.
  4. Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.
  5. Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan bertanggung jawab kepada Presiden.
  6. Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Swatantra Kawasan dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Swatantra Kawasan dan Bidang Perimbangan Keuangan Sentra dan Kawasan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta sebab kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

Pasal 118

  1. Propinsi Kawasan Taraf I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 119

  1. Kewenangan Kawasan Kabupaten dan Kawasan Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di daerah otorita yang terletak di dalam Kawasan Otonom, yang meliputi badan otorita, daerah pelabuhan, daerah bandar udara, daerah perumahan, daerah industri, daerah perkebunan, daerah pertambangan, daerah kehutanan, daerah pariwisata, daerah jalan bebas hambatan, dan daerah lain yang sejenis.
  2. Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

  1. Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Kawasan dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Peraturan Kawasan.
  2. Susunan organisasi, gugusan, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Kawasan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan Propinsi Kawasan Taraf I, Kabupaten Kawasan Taraf II, dan Kotamadya Kawasan Taraf II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk propinsi Kawasan Istimewa Aceh dan Propinsi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, ialah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Kawasan, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan Kawasan maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, penyelenggaraan diadaptasi dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada ketika berlakunya undang-undang ini nama, batas, dan ibukota Propinsi Kawasan Taraf I, Kawasan Istimewa, Kabupaten Kawasan Taraf II, dan Kotamadya Kawasan Taraf II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ialah tetap.

Pasal 125

  1. Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeuleu, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Kawasan Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.
  2. Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota kalau memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.
  3. Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus kalau tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi otonom.

Pasal 126

  1. Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada ketika mulai berlakunya undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada ketika mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada, atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kawasan kalau tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Kawasan Taraf I, Wakil Gubernur Kepala Kawasan Taraf I, Bupati Kepala Kawasan Taraf II, Walikotamadya Kepala Kawasan Taraf II, Wakil Bupati Kepala Kawasan Taraf II, Wakil Walikotamadya Kepala Kawasan Taraf II, Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada ketika mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

  1. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Forum Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikotamadya, dan Badan Pertimbangan Kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.
  2. Instansi vertikal di Kawasan selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Kawasan.
  3. Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Kawasan.

Pasal 130

  1. Apabila masa jabatan Wakil Kepala Kawasan berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Kawasan, jabatan Wakil Kepala Kawasan tidak diisi.
  2. Apabila masa jabatan Wakil Kepala Kawasan berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Kawasan, masa jabatan Wakil Kepala Kawasan diadaptasi dengan masa jabatan Kepala Kawasan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada ketika berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan Di Kawasan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 perihal Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Pasal 132

  1. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun semenjak undang-undang ini ditetapkan.
  2. Aplikasi undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun semenjak ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 60

View |


Page 2

29

Feb2016

Download…

29 February 2016Pengelola

28

Feb2016

Perdirjen PK Nomor: Per-3/PK/2016 Perihal Perubahan Atas Perdirjen PK Nomor: Per-1/PK/2016 Perihal Tatacara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU bagi Kawasan Yang Nir Memberikan Data Estimasi Belanja Operasi dan Belanja Kapital Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Kompendium Realisasi APBD Bulanan. Download

28 February 2016Pengelola

20

Feb2016

  Sinkron dengan amanat Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 perihal Sistem Berita Keuangan Kawasan bahwa Berita Keuangan Kawasan (IKD) yang disampaikan Pemerintah Kawasan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 Perihal Tata Cara Penyampaian … Read More

20 February 2016Pengelola

15

Feb2016

Pengenalan Dana Desa dan Transfer Ke Kawasan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan kembali diselenggarakan di tanah Papua. Kali ini sosialisasi yang selalu dipenuhi oleh para Kepala Desa, dalam hal ini di Papua biasa disebut dengan Kepala Kampung, diselenggarakan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada Kamis (11/2). Bertempat di Gedung Guest House Jalan … Read More

15 February 2016Pengelola

15

Jan2016

View | Batang Tubuh Perpres Rincian APBN 2016 View | Lampiran VII Transfer ke Kawasan dan dana Desa View | Lampiran VIII DBH PPh Pasal 25_29_21 View | Lampiran IX DBH PBB View | Lampiran X DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU View | Lampiran XI Perpres APBN TA 2016 – DBH SDA_301115 View | Lampiran XII Perpres … Read More

15 January 2016Pengelola

14

Jan2016

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”Seminar Hasil Penelitian TADF Tahun 2014″]

14 January 2016Pengelola

14

Jan2016

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”Pembukaan Kejuaraan Tenis Meja DJPK Cup 2014″]

14 January 2016Pengelola

Pos terkait